Breaking News

FGD Miniatur 2 Desa Intervensi Ketahanan Keluarga di Kabupaten Brebes

FGD Rumusan Rencana Tindak Lanjut Pendataan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Brebes

Brebes (cbmnews.id) - Kementerian KPPA RI melakukan kegiatan FGD Ketahanan Keluarga di Jawa Tengah yakni di dua Kabupaten yakni Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonosobo, pihak Kementrian melakukan intervensi pendataan berbasis sensus, dan rangkaian intervensi lainnya, dua desa tersebut yakni Desa Parereja dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sampai hari ini sudah melakukan pendataan basis android, dan sudah muncul by name by addres lewat pendekatan sensus, ada perbedaan antara sensus dengan dengan hasil survey, dan hasil pendataan sensus ketahanan keluarga bisa memudahkan bagi pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi secara holistik, karena memudahkan sasaran dan sesuai dengan kondisi riil. 

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi (Asdep) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bidang Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Budi Mardaya, SE. M.Si pada peserta FGD Rumusan Rencana Tindak Lanjut Pendataan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Brebes di Grand Dian Hotel, Senin (03/12/2018). 

Lanjut Budi, di data ini juga daerah bisa membuat variabel tambahan berbasis lokalitas, hanya saja variabel ini untuk intervensi di daerah, namun tidak bisa dijadikan rumusan nasional, misalnya terkait tabungan keluarga, seperti di sumatera barat ada variabel lokal dengan nama "pusaka bersama atau kekayaan keluarga"  yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama, namun variabel ini tidak bisa dijadikan rujukan nasional, kearifan lokal bisa juga ditambahkan oleh Provinsi Jawa Tengah.  

Pihaknya juga berharap agar dalam FGD ini bisa menjadi masukan rumusan nasional, karena pihak kementerian sudah menyusun draft indikator ketahanan keluarga dan bersama-sama menyusun identifikasi masalah, pemetaan masalah dan mencarikan solusi atas masalah yuang ada, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap masalah yang telah diidentifikasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Sementara itu Kepala DP3KB Kabupaten Brebes Drs. Khambali, MH mengatakan, dari bulan Januari hingga Nopember 2018 sudah ada 62 korban yang terlaporkan terdiri dari anak 52 (fisik 9, psikis 9, seksual 34) dan gender 10 (fisik 5, psikis 1, seksual 4), sebelumnya korban kekerasan tahun 2017 sebanyak 129 korban yang terdiri dari korban anak 85 (jenis kekerasan fisik 11, psikis 6, seksual 66 (78 persen) peantaran dan korban berbasis gender 44 ( jenis kekerasan fisik 21, psikis 9, seksual 11, penelantaran 3). 

" Semua kasus kekerasan diatas menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu segera di tangani secara serius, menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempua dan anak di masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Brebes menyambut baik kegiatan FGD Rumusan Tindak Lanjut Pendatan Ketahanan Keluarga," katanya. 

Khambali menambahkan, keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam lingkungan, masyarakat, dan bangsa, keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dan ada rasa aman, tenteram, dan harapan ke depan mereka bisa terangkat hidupnya dan keturunan yang dimiliki berkualitas. " Ketahanan Keluarga berfungsi sebagai alat ukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya, dan mereka mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera, seorang ayah dan ibu harus mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya, dan ini adalah landasan ketahanan keluarga," imbuhnya. 

Ukuran ketahanan keluarga bisa dilihat dari pendidikan, kesehatannya, termasuk pada tingkat pendapatan keluarganya, dan pengetahuan untuk menggunakan dana yang dimilikinya, bagaimana partisipasi dalam kegiatan sosialna, bagaimana cara memenuhi dan melindungi hak anaknya sehingga sangat tepat jika kementrian memberikan intervensi di 2 Desa Kabupaten Brebes agar nantinya menjadi model di Jawa Tengah. 

Hadir perwakilan dari dua desa intervensi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, BP3AKB Provinsi, dan Perwakilan organisasi masyarakat atau LSM. ( Bahrul Ulum)

Tidak ada komentar